Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan paket insentif khusus bagi pemerintah daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Kebijakan ini mencakup penghapusan utang infrastruktur daerah serta jaminan ketersediaan anggaran pemulihan, di tengah peringatan bahwa bencana tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini diambil menyusul proyeksi ekonom yang memperkirakan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 0,31% pada kuartal IV-2025.
Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan akan menghapus pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk proyek infrastruktur yang rusak atau hilang akibat bencana. Meski demikian, penghapusan utang tidak berlaku menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah akan melihat secara detail kondisi infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman tersebut. Namun demikian, penghapusan utang tidak serta-merta dilakukan untuk seluruh proyek. Jika infrastruktur yang dibangun masih ada dan masih berfungsi, maka kewajiban utang Pemda tidak akan dihapus sepenuhnya, melainkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Penyesuaian ini akan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan riil di lapangan. Infrastruktur yang masih berfungsi sebagian tetap akan dihitung secara proporsional. Saat ini, proses pendataan kerusakan masih berlangsung dan akan menjadi dasar pembahasan lanjutan antara pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, dan PT SMI.
Kendati demikian, Purbaya menegaskan, pemerintah siap menihilkan atau me-nolkan proyek-proyek infrastruktur yang benar-benar hilang akibat bencana.
Sebelumnya, Purbaya menolak usulan pakaian balpres impor ilegal disalurkan untuk korban bencana Sumatra. Menkeu lebih memilih mengirimkan barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana. Usulan tersebut muncul sebagai opsi penanganan balpres impor ilegal yang disita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Namun, Purbaya membantah akan mengambil pilihan tersebut.
Menkeu Purbaya menolak usulan pakaian balpres impor ilegal disalurkan untuk korban bencana Sumatra. Purbaya lebih memilih mengirimkan barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana. Ia tak peduli balpres impor ilegal itu pakaian baru. Dirinya Menegaskan, kalau tidak ada kebijakan yang membolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
