Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan agar penanganan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperlakukan sebagai prioritas nasional. Pemerintah pusat diminta untuk mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk memastikan penyelamatan warga, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan vital berjalan secepat mungkin. Hal ini disampaikan oleh Menko PMK Pratikno dalam press conference di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12).
Pratikno menyampaikan bahwa Presiden telah meninjau langsung seluruh provinsi terdampak—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di sana Presiden memimpin langsung koordinasi kementerian,lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN. Instruksi Presiden mencakup percepatan respons, pemanfaatan penuh dana siap pakai, dan penyatuan seluruh sumber daya dari pusat agar penanganan berlangsung setiap jam tanpa jeda.
Pratikno menegaskan bahwa seluruh instansi diminta untuk bekerja dalam mode respons cepat. Arahan ini mencakup percepatan evakuasi dan pencarian korban, pemulihan listrik, perbaikan layanan telekomunikasi, pembukaan akses jalan dan jembatan, serta penyediaan makanan siap saji melalui dapur lapangan dan dapur SPPG.
Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden, pemerintah mengerahkan seluruh kapasitas logistik Negara. Lebih dari 50 helikopter milik TNI, Polri, dan BNPB digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir yang tidak dapat ditembus melalui jalur darat.
Pratikno mengatakan, lebih dari 500 ribu ton bantuan telah dikirimkan untuk warga terdampak, mulai paket sembako, obat-obatan, tenda, hingga selimut. Pemerintah memastikan suplai bantuan menjangkau daerah yang benar-benar terisolasi akibat terputusnya jalur logistik.
Pratikno juga menjelaskan bahwa Presiden juga memberi arahan untuk menyusun fase rehabilitasi dan rekonstruksi sejak dini. Pemerintah menargetkan 100 hari awal sebagai fase percepatan, dengan timeline satu tahun untuk memastikan pengawasan publik yang terukur.
