Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih peringkat pertama Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencapaian ini merupakan bukti nyata kerja tim yang solid dan komitmen pimpinan daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK, Johanis Tanak, kepada Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta (9/12). Wagub Rano menyatakan, penghargaan ini adalah buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah dan optimis Jakarta dapat mempertahankan posisi ini.
Wagub Rano menambahkan, kepemimpinan Gubernur Pramono Anung yang konsisten menegaskan prinsip transparansi telah menjadi role model bagi seluruh jajaran. Peran aktif Inspektorat DKI Jakarta sebagai motor pengawasan juga menjadi katalis utama.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menegaskan bahwa keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi pencegahan korupsi tidak mungkin berhasil tanpa kolaborasi erat antara Inspektorat dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Inspektorat terus memperkuat sistem pengawasan internal, pengendalian gratifikasi, pemetaan risiko korupsi, serta edukasi antikorupsi kepada masyarakat. Penilaian KPK mencakup sertifikasi aset, pemenuhan MCSP 2025, kualitas edukasi antikorupsi, hingga efektivitas penanganan pengaduan masyarakat. Dalam penilaian tersebut, DKI Jakarta mengungguli Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (peringkat kedua) dan Jawa Tengah (peringkat ketiga).
Zahra Rahmanda Oktafiani – Redaksi
