Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan larangan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk kepentingan pribadi dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Papua.
Prabowo mengatakan, Pemerintah pusat akan memastikan dana Otsus digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan rakyat dan percepatan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Selasa (16/12).
“Saya minta benar-benar para gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus,” tegas Prabowo di hadapan seluruh kepala daerah Papua.
Prabowo mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan aktif mengawasi kinerja pejabat publik melalui ruang digital dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah lebih banyak berada di wilayah masing-masing untuk melayani rakyat secara langsung.
“Sekarang rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget, Jangan bupati terlalu lama di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, komite membantu, para menteri siap membantu, dan program-program dari pusat akan diturunkan ke daerah,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus agar benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Menteri Keuangan turut melaporkan bahwa dana Otsus Papua tahun ini telah dicairkan sebesar Rp12,6 triliun, sementara alokasi untuk tahun 2026 direncanakan sekitar Rp10 triliun. Prabowo menekankan bahwa besarnya dukungan anggaran tersebut harus diiringi dengan tata kelola yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten di Papua mampu mencapai swasembada pangan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.
Ia juga memastikan keberlanjutan program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan konektivitas melalui Jalan Trans Papua sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
Akbari Danico – Redaksi
