Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir besar di Aceh akan mendapatkan penanganan dan rehabilitasi dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meninjau langsung pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, salah satu titik krusial yang menjadi penghubung akses menuju Bener Meriah dan Takengon.
Di hadapan warga, Prabowo mengatakan bahwa petani tidak perlu merasa cemas atas kerusakan yang dialami sawah maupun irigasi. Ia menekankan bahwa bencana kali ini termasuk kategori keadaan memaksa (force majeure).
Prabowo juga menegaskan bahwa utang-utang petani, khususnya KUR yang terdampak bencana, akan mendapat kebijakan penghapusan atau relaksasi, karena bencana ini masuk kategori keadaan memaksa (force majeure). Ia menyampaikan, Petani tidak perlu khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan bahwa berbagai instansi bekerja bahu-membahu mempercepat pemulihan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para pekerja local. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.
Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan akses logistik, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur. Sebab KSAD memiliki banyak pasukan Zeni atau pasukan konstruksi/pembangunan.
Prabowo kembali menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menghadapi kesulitan rakyat, terlebih pada masa-masa awal masa jabatan para pemimpin daerah dan nasional
Dengan jaminan rehabilitasi sawah, penguatan logistik pangan, serta pengerahan penuh unsur pemerintah dan TNI–Polri, Prabowo memastikan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani di Aceh, menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
