Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta Triwulan IV Tahun 2025 di Balai Kota. Dalam forum tersebut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggraduasi antara 69,51 ribu hingga 167,27 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun ke depan. Target tersebut disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai memadai untuk menopang agenda tersebut.
Rano menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan proyek fisik semata, melainkan upaya pemberdayaan manusia. Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak akan bermakna tanpa penguatan kapasitas warga. Meski Jakarta memiliki kekuatan fiskal, keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan konsistensi pelaksanaan. Koordinasi lintas sektor juga disebut sebagai faktor penentu hasil.
Pemerintah Provinsi menargetkan tingkat kemiskinan Jakarta berada pada kisaran 1,82 hingga 2,91 persen pada 2030. Sasaran ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025–2029. Visi tersebut menempatkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan. Peran TKPK diperkuat sebagai simpul koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
Dalam arahannya, Rano menegaskan tiga prinsip utama penanggulangan kemiskinan, yakni akurasi data, ketepatan intervensi, dan ketepatan waktu. Rakorda juga menetapkan fokus pada optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk desil satu hingga lima serta penguatan konvergensi program. Dinas Sosial bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan platform digital berbasis DTSEN. Platform tersebut ditargetkan mulai digunakan pada awal 2026 untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial.
Alexander Jason – Redaksi
