Amerika Serikat membuka semakin besar opsi operasi militer untuk menguasai Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah proteksi Denmark. Langkah ini memicu reaksi keras dari negara-negara Eropa dan Kanada yang menilai rencana tersebut sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas kawasan.
Dalam pernyataan resmi pada Selasa (6/1), Gedung Putih menyatakan Presiden AS Donald Trump memandang penguasaan Greenland sebagai prioritas keamanan nasional guna mencegah ancaman dari pihak lawan di kawasan Arktik.
Gedung Putih menegaskan bahwa pemerintahan Trump tengah membahas berbagai opsi untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
“Presiden dan tim tengah membahas berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi opsi yang berada dalam kewenangan panglima tertinggi,” demikian pernyataan Gedung Putih, seperti dikutip Al Jazeera.
Rencana AS untuk merebut Greenland dari Denmark, yang sama-sama merupakan anggota NATO, diperkirakan akan mengguncang aliansi tersebut dan memperlebar jarak antara Washington dan para pemimpin Eropa.
Pernyataan Gedung Putih itu muncul di tengah respons kolektif para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris yang bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya sendiri.
“Hanya Denmark dan Greenland, dan mereka yang berwenang, yang dapat memutuskan hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland,” demikian pernyataan bersama para pemimpin Eropa tersebut.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney turut menyatakan dukungan terhadap Denmark dan Greenland. Ia mengumumkan Gubernur Jenderal Mary Simon serta Menteri Luar Negeri Anita Anand dijadwalkan mengunjungi Greenland pada awal bulan depan sebagai bentuk solidaritas.
Dalam pernyataan terpisah, para menteri luar negeri negara-negara Nordik—Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark—menegaskan hak Greenland untuk menentukan urusan internalnya sendiri. Mereka juga menyatakan telah meningkatkan investasi dalam keamanan kawasan Arktik dan membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan AS serta sekutu NATO lainnya.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memperingatkan bahwa ancaman terhadap sesama anggota NATO dapat merusak kredibilitas aliansi tersebut.
“Tidak ada anggota yang boleh menyerang atau mengancam anggota lain dari Organisasi Pakta Atlantik Utara. Jika tidak, NATO akan kehilangan maknanya,” ujar Tusk.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyambut baik dukungan para pemimpin Eropa dan kembali menyerukan dialog yang saling menghormati dengan Amerika Serikat.
Sementara itu, Denmark membantah klaim Trump bahwa negara tersebut tidak mampu melindungi Greenland. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menepis anggapan bahwa Greenland dipenuhi investasi atau aktivitas militer Tiongkok.
“Kami tidak sependapat dengan anggapan bahwa Greenland dipenuhi investasi Tiongkok atau terdapat kapal perang Tiongkok di sepanjang wilayahnya,” kata Rasmussen.
Pemerintah Greenland juga menyatakan telah meminta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bersama Rasmussen untuk membahas situasi tersebut.
Meski mendapat penolakan luas dari komunitas internasional, Trump tetap melanjutkan tekanannya untuk menguasai Greenland. Ketertarikannya terhadap pulau tersebut pertama kali muncul pada 2019 saat masa jabatan pertamanya, dan kembali menguat setelah keberhasilan operasi AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Didorong oleh keberhasilan operasi tersebut, Trump menegaskan bahwa hegemoni Amerika Serikat di Belahan Barat tidak akan lagi dipersoalkan, sembari meningkatkan tekanan terhadap Kolombia dan Kuba. Ia menilai penguasaan Greenland krusial bagi keamanan nasional AS dengan alasan meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik, serta menilai Denmark tidak mampu menjaganya.
Akbari Danico – Redaksi
