Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat sebagai solusi tempat tinggal yang layak sebelum hunian tetap tersedia. Proyek ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pekerja konstruksi hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Huntara diposisikan sebagai langkah darurat yang krusial untuk menjaga stabilitas sosial pascabencana. Percepatan pembangunan menjadi indikator keseriusan negara dalam merespons kebutuhan warga. Di Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan huntara di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, telah menunjukkan bentuk fisik yang jelas dengan dinding dan atap terpasang.
Sejumlah pekerja fokus pada tahap pengecatan, sementara akses jalan menuju lokasi telah dicor semen untuk mendukung mobilitas. Kondisi ini menandakan proyek telah memasuki fase akhir pengerjaan struktur. Pemerintah daerah berharap lokasi ini segera siap dihuni.
Sementara itu, di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan huntara di Jorong Kubu Gadang dan Jorong Padang Kunyik masih berada pada tahap perakitan rangka dan pemasangan papan penyekat. Personel TNI terlibat aktif membantu pekerjaan fisik seperti perataan tanah dan pengangkutan material. Di Kota Padang, tepatnya di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, huntara dibangun dengan rangka kayu yang dirancang sederhana namun fungsional. Setiap unit disiapkan dengan pintu dan jendela untuk memastikan sirkulasi udara yang memadai.
Di Jorong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kabupaten Padang Pariaman, keterlibatan Polri tampak dominan dengan sebagian besar huntara hampir rampung. Tahap akhir berupa pengecatan menjadi fokus utama sebelum bangunan dapat ditempati. Sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat memperlihatkan pola kerja kolaboratif dalam penanganan bencana. Pemerintah menargetkan seluruh huntara ini segera dihuni agar warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat.
Alexander Jason – Redaksi
