Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Irjen Pol Roycke Langie, kembali mengingatkan publik bahwa cuaca ekstrem bukan sekadar gangguan musiman, tetapi ancaman serius terhadap keselamatan warga. Ia menekankan pentingnya memantau peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga negara penyedia informasi cuaca, sekaligus mengikuti arahan aparat di lapangan.
Pesan ini tidak hanya berbentuk imbauan, melainkan refleksi dari meningkatnya risiko banjir, longsor, pohon tumbang, dan gelombang tinggi di wilayah Sulut. Dalam gaya editorial, peringatan itu menjadi sinyal bahwa kewaspadaan publik adalah garis pertahanan pertama.
Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran Polda Sulut untuk siaga penuh dan mengambil langkah antisipatif selama periode cuaca ekstrem berlangsung. Arahan ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak menunggu bencana datang baru bergerak, tetapi membangun kesiapsiagaan sebagai rutinitas institusional. Ia menilai keselamatan harus diutamakan, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar rumah atau bermukim di daerah rawan. Dengan begitu, aparat dan masyarakat ditempatkan sebagai dua sisi mata uang yang saling bergantung.
Sebelumnya, pada akhir Oktober 2025, Polda Sulawesi Utara telah menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di Lapangan Presisi Polda Sulut yang dipimpin langsung oleh Kapolda. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa kondisi geografis Sulut yang terdiri dari pegunungan, lautan, dan wilayah pesisir terbuka membuat daerah ini sangat rentan terhadap bencana.
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan bagian integral dari tugas kepolisian, bukan sekadar agenda seremonial. Bagi institusinya, bencana berarti panggilan langsung untuk melindungi jiwa, harta benda, dan lingkungan.
Kapolda menutup dengan peringatan bahwa bencana alam kerap menimbulkan efek berantai atau multi effect accident jika tidak diantisipasi dengan baik. Ia menyebut kehadiran polisi di tengah situasi darurat sebagai wujud nyata kehadiran negara. Dari sini, editorial menarik garis tegas bahwa mitigasi bencana bukan hanya urusan alam, tetapi juga soal tata kelola, kepemimpinan, dan kesadaran kolektif. Dalam konteks Sulawesi Utara yang rawan, kewaspadaan menjadi kebijakan publik yang tak bisa ditunda.
Alexander Jason – Redaksi
