Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menempuh jalur diplomasi dengan Amerika Serikat terkait polemik Greenland, menyusul pernyataan Presiden AS, Donald Trump, mengenai masa depan wilayah tersebut. Langkah ini diambil menjelang pertemuan bilateral di Washington yang dijadwalkan mulai Senin (12/1).
Frederiksen menyebut situasi yang berkembang sebagai konflik serius yang membutuhkan respons tegas namun terukur.
“Ini adalah momen yang menentukan,” ujar Frederiksen, dikutip AFP.
Melalui unggahan di Facebook, Frederiksen menegaskan komitmen Denmark dalam mempertahankan nilai-nilai fundamental, termasuk penghormatan terhadap hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri. Ia menyatakan kesiapan Denmark untuk membela prinsip-prinsip tersebut, termasuk di kawasan Arktik.
Dukungan terhadap Denmark segera mengalir dari negara-negara Eropa. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengecam pernyataan Trump yang menyebut Washington akan “melakukan sesuatu” terhadap Greenland, terlepas dari persetujuan pihak terkait.
“Swedia, negara-negara Nordik, Baltik, serta sejumlah negara besar Eropa berdiri bersama sahabat kami, Denmark,” kata Kristersson dalam konferensi pertahanan di Salen.
Selain itu, Jerman juga menyampaikan sikap serupa menjelang pertemuan di Washington. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul menggelar pertemuan dengan mitranya dari Islandia untuk membahas tantangan strategis di kawasan Utara Jauh.
“Keamanan di Arktik menjadi semakin penting dan merupakan bagian dari kepentingan bersama kita di NATO,” ujar Wadephul dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Islandia Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark. Koordinasi Eropa semakin intensif setelah Gedung Putih menyatakan keinginan Trump untuk membeli Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Pada Selasa (6/1/2026), tujuh negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia, menandatangani surat bersama yang menegaskan hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut.
Trump sebelumnya menilai penguasaan Greenland penting bagi keamanan nasional AS, seiring meningkatnya aktivitas militer Rusia dan China di kawasan Arktik. Panglima Tertinggi NATO Jenderal Alexus Grynkewich menyebut negara-negara anggota aliansi tengah membahas status Greenland, meski belum ada ancaman langsung terhadap wilayah NATO.
Greenland, yang merupakan koloni Denmark hingga 1953, memperoleh pemerintahan sendiri pada 1979 dan kini tengah mempertimbangkan pelonggaran hubungan dengan Kopenhagen. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas penduduk Greenland secara tegas menolak pengambilalihan wilayah tersebut oleh Amerika Serikat.
Akbari Danico – Redaksi
