Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mencaplok Greenland memicu kecaman luas dari para pemimpin dunia, termasuk dari dalam negeri AS sendiri. Penolakan tersebut menguat seiring meningkatnya ketegangan antara Washington dan Kopenhagen terkait masa depan wilayah otonom Denmark di kawasan Arktik itu.
Sebagai bentuk sikap politik, 11 anggota Kongres AS melakukan kunjungan ke Kopenhagen pada Kamis (16/1). Delegasi bikameral tersebut disambut Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen serta Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen, dan secara terbuka menyatakan dukungan kepada Denmark dan Greenland.
Kunjungan itu berlangsung dua hari setelah pertemuan yang menegaskan bahwa AS dan Denmark tidak berada dalam “kesepakatan mendasar” terkait Greenland, yang hingga kini berstatus wilayah otonom Kerajaan Denmark.
“Kami menunjukkan solidaritas bipartisan dengan negara ini dan dengan Greenland. Mereka telah menjadi teman dan sekutu kami selama beberapa dekade,” ujar Senator AS dari Partai Demokrat, Dick Durbin, kepada wartawan di Kopenhagen, seperti dikutip AFP.
Durbin menegaskan bahwa pernyataan Trump tidak mewakili pandangan masyarakat Amerika.
“Kami ingin mereka tahu bahwa kami sangat menghargai hubungan ini. Pernyataan yang dibuat oleh presiden tidak mencerminkan apa yang dirasakan rakyat Amerika,” tegasnya.
Delegasi tersebut terdiri atas senator Demokrat Chris Coons, Peter Welch, Jeanne Shaheen, serta anggota DPR AS dari Partai Demokrat Steny Hoyer, Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs, dan Sarah McBride. Dari Partai Republik, hadir Senator Thom Tillis dan Lisa Murkowski.
Para anggota Kongres AS berada di Kopenhagen hingga Sabtu (17/1), sebelum melanjutkan perjalanan ke Davos, Swiss, untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026.
Mengutip Reuters, Coons menyampaikan bahwa sepulang ke daerah pemilihan masing-masing, para anggota kongres akan berupaya menurunkan eskalasi ketegangan yang muncul akibat pernyataan Trump. Mereka juga memastikan dukungan lintas partai terhadap undang-undang yang membatasi kewenangan presiden AS dalam upaya merebut Greenland.
“Tetap teguh pada hak Anda untuk menentukan nasib sendiri. Itu sangat penting. Kami mendukungnya,” kata Senator Peter Welch di kompleks Istana Christianborg, markas parlemen Denmark.
Sementara itu, Trump tetap bersikeras bahwa penguasaan Greenland diperlukan demi alasan “keamanan nasional”. Pada Sabtu (17/1), ia bahkan mengancam akan menjatuhkan tarif terhadap negara-negara yang tidak mendukung rencana aneksasi tersebut.
Sebelumnya, Gedung Putih menyatakan bahwa opsi militer tetap tersedia. Sekretaris Pers Karoline Leavitt menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer merupakan “pilihan yang selalu berada di tangan Panglima Tertinggi”.
Ketegangan terkait Greenland ini disebut sebagai krisis terdalam dalam hubungan transatlantik sejak Perang Dunia II. Utusan khusus Trump untuk Greenland, Jeff Landry, dijadwalkan mengunjungi wilayah tersebut pada Maret mendatang.
“Saya yakin ada kesepakatan yang seharusnya dan akan tercapai,” ujar Landry kepada Fox News. Ia menegaskan bahwa Trump serius dan telah menyampaikan tuntutannya secara langsung kepada Denmark.
Upaya Trump untuk menjadikan Greenland bagian dari AS bukanlah hal baru. Pada 2019, saat periode kepresidenan pertamanya, wacana serupa juga muncul, namun kala itu ditolak luas, termasuk oleh sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik sendiri.
Akbari Danico – Redaksi
