Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026). Peresmian ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan pascabencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, hingga masyarakat benar-benar pulih dan bangkit kembali.
Peresmian Huntara di Aceh Tamiang merupakan bagian dari pembangunan total 1.217 unit hunian bagi wilayah terdampak bencana. Hunian sementara ini disiapkan agar masyarakat tidak lagi bertahan dalam kondisi darurat, tetapi dapat menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan manusiawi sembari menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka.
Dalam sambutannya, Menko AHY menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, terlebih setelah bencana merenggut rasa aman dan tempat tinggal warga.
“Rumah adalah segala-galanya bagi masyarakat. Ketika banjir besar dan longsor yang dahsyat menghantam saudara-saudara kita, banyak rumah yang rusak, hancur, bahkan hilang dan hanyut,” ujar Menko AHY.
AHY menjelaskan bahwa penanganan pascabencana dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi terus berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi selesai serta masyarakat kembali hidup secara layak.
Pada tahap awal pemulihan, pemerintah meresmikan 84 unit Huntara yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara tersebut terdiri atas tujuh blok, dengan kapasitas 12 keluarga di setiap blok, sehingga dapat menampung 84 kepala keluarga.
Menurutnya, Huntara bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal pemulihan agar warga dapat hidup lebih tenang sambil pemerintah menyiapkan tahapan berikutnya menuju hunian tetap. Pembangunan Huntara dilakukan dengan prinsip build back better, tidak hanya mengedepankan kecepatan, tetapi juga kualitas, keselamatan, dan kenyamanan.
Ia menambahkan, Huntara dilengkapi fasilitas pendukung utama, seperti kamar mandi, dapur bersama, serta ruang terbuka bersama yang dapat dimanfaatkan warga.
Selain di Aceh Tamiang, pemerintah juga tengah mengoordinasikan pembangunan 163 unit hunian modular di Lubuk Sidup. Pemerintah menegaskan bahwa standar kualitas hunian di seluruh lokasi harus setara, tanpa pembedaan, karena seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas hunian yang layak.
Pembangunan hunian juga dilakukan secara paralel dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti air bersih, sanitasi, drainase, listrik, jalan lingkungan, serta akses terhadap layanan dasar—termasuk sekolah, puskesmas, pasar, dan sumber penghidupan—agar masyarakat dapat kembali produktif.
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap Aceh Tamiang sebagai salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologi.
“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menko AHY, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, beserta seluruh jajaran yang telah banyak membantu kami,” ujar Bupati Armia Pahmi.
Ia melaporkan bahwa Huntara tersebut akan dihuni oleh 84 kepala keluarga dari wilayah terdampak banjir di Kecamatan Karang Baru dan Kota Kuala Simpang, dengan total sekitar 305 jiwa. Pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan verifikasi rumah rusak sebagai dasar pembangunan hunian tetap ke depan.
Menutup sambutannya, Menko AHY menegaskan bahwa Huntara bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kehadiran negara dan harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana.
“Yang terpenting, kita ingin masyarakat bangkit kembali, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan moral. Ini adalah pesan bahwa negara hadir setiap saat untuk rakyatnya,” tutup Menko AHY.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
