Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka.
“Karena bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan. Dan bagi saya pribadi, Palestina menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya,” ujar Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (14/1/2026).
Sugiono mengemukakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian sangat besar terhadap isu Palestina. Menurutnya, arahan Presiden jelas, yakni Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Dan atas perintah Presiden, Indonesia memilih terlibat secara aktif dalam berbagai upaya internasional. Salah satunya menjadi Co-Chair Working Group yang menghasilkan New York Declaration.
Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam mendorong implementasi dari Sharm El Sheikh Peace Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza 2025. Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan International Stabilization Force atau ISF. Keterlibatan ini sebagai langkah transisional untuk memastikan gencatan senjata secara permanen terwujud. Juga, membuka akses bagi bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun, ISF ini merupakan instrumen sementara.
Diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka. Isu Palestina telah menjadi salah satu fokus utama politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di dunia.
Dalam berbagai forum internasional, Indonesia juga secara konsisten mendorong solusi dua negara (two-state solution) sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Sugiono menyatakan bahwa pengalaman Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar, dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat merupakan modalitas yang memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerja sama dengan dunia Islam secara lebih substantif.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
