Pakar kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai pengangkatan pegawai Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dipahami sebagai bagian dari penguatan tata kelola program nasional.
Menurut Trubus, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan kepegawaian afirmatif, melainkan instrumen untuk memastikan mutu, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan program strategis pemerintah.
Trubus menjelaskan bahwa program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan laju pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam waktu satu tahun berjalan, program ini telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Skala tersebut menjadikan MBG sebagai layanan publik dengan tingkat kompleksitas tinggi serta tuntutan pengendalian operasional yang ketat.
Seiring perluasan sasaran program, MBG tidak hanya menjangkau anak-anak sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga mencakup peserta didik di wilayah terluar, terdepan, dan terisolasi (3T) yang sangat membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mempercepat layanan bagi ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga membutuhkan kesinambungan pelaksanaan di berbagai wilayah. Dalam skema yang dirancang pemerintah, pengangkatan PPPK di lingkungan SPPG dilakukan secara terbatas dan selektif, serta hanya mencakup fungsi-fungsi kunci seperti kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi.
Penempatan ini dimaksudkan untuk memastikan penjaminan mutu, pengelolaan anggaran, serta keamanan dan kualitas pangan berjalan sesuai standar resmi Negara. Menanggapi kebijakan tersebut,
Trubus menegaskan bahwa status PPPK dalam konteks SPPG tidak dimaknai sebagai hak kepegawaian, melainkan sebagai instrumen pengendalian mutu dan akuntabilitas pelaksanaan program. Ia berharap, pemahaman publik terhadap kebijakan ini tetap diletakkan dalam kerangka penguatan layanan publik, mengingat MBG menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
