Pemerintah mempercepat pemasangan 270 unit jembatan darurat bailey di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Jembatan-jembatan tersebut disiapkan untuk memulihkan konektivitas, tidak hanya di ruas jalan nasional, tetapi hingga ke jalan kabupaten, kecamatan, dan desa.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (Aam) dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/1). Ia menyebut pemasangan jembatan bailey akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan.
“Untuk jembatan bailey, total akan dipasang 270 unit di tiga provinsi. Pemasangannya memang terus berproses. Jembatan ini tidak hanya menghubungkan jalan-jalan utama atau nasional, tetapi juga menjangkau jalan kabupaten, kecamatan, hingga desa,” ujar Aam.
Menurut Aam, hampir seluruh jembatan yang terputus akibat banjir akan kembali terhubung melalui jembatan bailey. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan mobilitas masyarakat antardaerah.
“Jadi, hampir semua jembatan yang saat ini terputus akan kita koneksikan kembali menggunakan jembatan bailey,” ungkapnya.
BNPB juga mencatat sejumlah jembatan bailey telah rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya adalah jembatan bailey di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang telah diuji coba dan resmi dibuka untuk umum.
Jembatan tersebut memiliki panjang 30 meter, lebar 4,2 meter, dengan kapasitas beban maksimal 18 ton, sehingga dapat mendukung akses transportasi utama antarwilayah.
Selain itu, beberapa jembatan bailey lain di Aceh hampir selesai dipasang, seperti jembatan yang menghubungkan Kecamatan Bandar Khalipah dan Permata di Kabupaten Bener Meriah dengan progres mencapai 75 persen. Sementara di wilayah Timbang Gajah, Bener Meriah, pemasangan masih terus berlangsung, dan di Dusun Uning, Desa Pining, Gayo Lues, pemerintah tengah melakukan pembersihan akses jalan.
Pemasangan jembatan darurat ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur pada awal 2026. Pemerintah menilai pemulihan akses transportasi menjadi kunci untuk mempercepat mobilitas warga sekaligus mendorong kembali roda perekonomian di wilayah terdampak bencana.
Akbari Danico – Redaksi
