Terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai wajar dan sah secara aturan. Penilaian tersebut disampaikan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut bahwa Thomas mengikuti jejak Darmin Nasution dan Agus Martowardojo yang juga berasal dari Kementerian Keuangan dan dipercaya menempati posisi strategis di Bank Indonesia.
“Kalau melihat sejarahnya, ini bukan hal baru. Dulu Darmin Nasution dan Agus Martowardojo juga berasal dari Kemenkeu dan bisa menjalankan perannya di BI dengan baik. Jadi, Thomas Djiwandono mengikuti jejak pendahulunya,” ujar Ujang, di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Founder Literasi Politik Indonesia (LPI) ini menegaskan, secara regulasi tidak ada aturan yang dilanggar dalam pengangkatan Deputi Gubernur BI. Prosesnya telah melalui mekanisme konstitusional dengan melibatkan DPR, sehingga legitimasi jabatan Thomas Djiwandono tidak dapat dipersoalkan.
“Prosesnya jelas dan sesuai aturan. Selama mekanisme dijalankan sebagaimana mestinya, maka pengangkatan itu sah secara hukum,” katanya.
Ujang menilai, polemik yang berkembang justru lebih banyak dipicu oleh prasangka politik ketimbang kajian objektif terhadap aturan dan kapasitas calon pejabat. Padahal, menurut Ujang, yang seharusnya menjadi fokus adalah kemampuan dan rekam jejak.
Ia menambahkan, pengalaman Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan menjadi modal penting bagi Bank Indonesia ke depan. Pemahaman terhadap persoalan fiskal dan ekonomi nasional dinilai sangat dibutuhkan, terutama dalam memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong perbaikan ekonomi.
Terkait isu independensi Bank Indonesia, Ujang menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Ia menekankan bahwa independensi BI dijaga oleh sistem, undang-undang, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif dalam Dewan Gubernur.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
