Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan strategis kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap. Arahan tersebut menegaskan target besar pemerintah menuju swasembada energi nasional. Instruksi ini disampaikan setelah pelantikan keanggotaan DEN di Istana Negara, Jakarta. Pemerintah menempatkan sektor energi sebagai pilar utama pembangunan nasional ke depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pelantikan DEN menjadi titik awal penataan ulang kebijakan energi nasional. Pemerintah menekankan pentingnya kedaulatan energi tanpa campur tangan pihak luar. Selain itu, ketahanan energi nasional dinilai masih lemah karena cadangan BBM hanya mencukupi kebutuhan sekitar 21 hari. Untuk itu, pemerintah berencana meningkatkan cadangan hingga tiga bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan energi.
Arahan berikutnya adalah mendorong kemandirian energi dengan mengurangi ketergantungan impor BBM yang saat ini mencapai lebih dari 30 juta kiloliter per tahun. Ketergantungan tersebut mencakup impor bensin dan solar yang selama ini membebani neraca energi nasional. Pemerintah menilai pengurangan impor harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Target akhirnya adalah mewujudkan swasembada energi sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah telah menyusun peta jalan atau roadmap energi nasional. Dokumen tersebut kini memasuki tahap implementasi melalui penguatan organisasi dan kerja sama internasional. Pemerintah juga menyiapkan regulasi pendukung dalam bentuk Peraturan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan. Langkah-langkah ini menandai keseriusan negara dalam membangun sistem energi yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan.
Alexander Jason – Redaksi
