Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya dalam menegakkan integritas dan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menceritakan ketegasannya saat dihadapkan pada daftar puluhan perusahaan pelanggar aturan yang izinnya terancam dicabut.
Prabowo mengaku sengaja menolak untuk melihat detail nama-nama pemilik perusahaan tersebut, demi menjaga objektivitas. Ia menyadari bahwa di dalam daftar tersebut kemungkinan terdapat rekan-rekan dekat hingga kader partainya sendiri.
“Saya bilang, saya tidak mau lihat karena saya takut ada teman saya di situ. Begitu saya intip sedikit, eh ternyata ada Gerindra. Jadi, lebih baik saya tidak mau tahu,” ujar Prabowo saat berpidato di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).
Menurut Prabowo, langkah ini diambil agar dirinya tidak terpengaruh oleh ikatan personal dalam mengambil keputusan Negara. Ia menyerahkan proses penindakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Baginya, mandat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 UUD 45, sangat jelas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memprioritaskan kepentingan rakyat di atas individu.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah konkret dalam menyelamatkan aset negara. Hingga saat ini, sebanyak 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum telah disita. Angka ini diproyeksikan akan bertambah signifikan pada masa mendatang.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
