Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengapresiasi legislatif yang merampungkan pembahasan dan mengesahkan dua Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Rabu (14/1). Kedua Perda yang ditetapkan DPRD DKI yakni, Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Perda tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan.
“Saya bersama segenap jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota DPRD yang telah menelaah secara cermat, membahas dan mengesahkan dua raperda menjadi perda,” kata Rano.
Rano menjelaskan, Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun untuk menyesuaikan Perda Nomor 17 Tahun 2004 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru. Dengan disetujuinya perda ini, Rano mengatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan secara profesional, akuntabel dan efektif, sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, Rano juga berharap perda ini dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Mengenai Perda tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan, Rano mengaku ini merupakan implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Rano mengatakan, Perda tersebut disusun sebagai pedoman penataan wilayah kecamatan dan kelurahan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis Jakarta. Dengan disetujuinya perda ini, Rano berharap jajarannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum guna mendukung Jakarta sebagai Kota Global yang adaptif dan berdaya saing.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
