Sejumlah politikus Partai Republik mulai mengambil sikap berseberangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyusul operasi penegakan imigrasi oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Minnesota yang kembali menelan korban jiwa. Insiden tersebut terjadi saat aksi demonstrasi di Minneapolis pada 24 Januari dan menewaskan seorang perawat berusia 37 tahun bernama Alex Pretti.
Senator Partai Republik dari North Carolina, Thom Tillis, mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden penembakan tersebut. Ia menilai setiap upaya untuk menghentikan atau mengarahkan penyelidikan sejak awal merupakan kesalahan serius.
“Pejabat administrasi mana pun yang terburu-buru mengambil kesimpulan dan mencoba menghentikan penyelidikan sebelum dimulai, telah melakukan kesalahan besar terhadap bangsa,” ujar Tillis, seperti dikutip Intelligencer.
Pernyataan yang sama disampaikan Senator Louisiana, Bill Cassidy. Dalam pernyataannya di platform X pada Minggu (25/1), Cassidy menyebut insiden di Minneapolis sebagai peristiwa yang sangat meresahkan dan menegaskan bahwa kredibilitas ICE serta Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) kini dipertaruhkan.
“Peristiwa di Minneapolis sangat meresahkan. Kredibilitas ICE dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dipertaruhkan. Harus ada penyelidikan gabungan dari pemerintah federal dan negara bagian,” tulis Cassidy.
Desakan penyelidikan juga datang dari DPR AS. Dua anggota DPR dari Partai Republik, Dusty Johnson asal South Dakota dan Michael McCaul dari Texas, sama-sama menuntut dilakukannya penyelidikan menyeluruh terhadap tindakan aparat ICE.
Sementara itu, anggota DPR dari New York, Andrew Garbarino, meminta pimpinan ICE, Bea Cukai, serta layanan imigrasi untuk memberikan kesaksian di hadapan komite Kongres. Meski tidak secara spesifik menyebut peristiwa di Minneapolis, Garbarino menegaskan bahwa Kongres memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan aparat penegak hukum sekaligus warga sipil yang mereka layani dan lindungi.
Jurnalis Politico, Jonathan Martin, melaporkan bahwa sejumlah pejabat Partai Republik lainnya juga secara pribadi menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintahan Trump. Beberapa di antaranya bahkan disebut mendesak presiden untuk meredakan ketegangan yang muncul akibat kebijakan penegakan imigrasi tersebut.
Di tingkat lokal, pengacara Minneapolis sekaligus kandidat gubernur Minnesota dari Partai Republik, Chris Madel, memutuskan membatalkan pencalonannya. Ia mengaku tidak sanggup mendukung tindakan partai nasional yang dinilainya merugikan warga di wilayahnya.
“Saya tidak bisa mendukung retribusi Partai Republik nasional terhadap warga negara bagian kami, dan saya juga tidak bisa melihat diri saya sebagai anggota partai yang melakukan hal itu,” kata Madel dalam pernyataan video.
Sebelumnya, Madel sempat memberikan bantuan hukum kepada Jonathan Ross, petugas ICE yang menembak mati warga Minneapolis lainnya, Renee Good. Ia menegaskan bahwa pendampingan hukum tersebut diberikan atas dasar keyakinannya bahwa hak konstitusional untuk memperoleh penasihat hukum harus dijunjung tinggi.
Sikap berbalik arah sejumlah kader Partai Republik terhadap Trump bukan kali pertama terjadi. Pada awal Januari lalu, sejumlah anggota Partai Republik di DPR dan Senat juga menentang ambisi Trump terkait Greenland, termasuk rencana pengerahan militer untuk mengambil alih wilayah Arktik tersebut.
Akbari Danico – Redaksi
