Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menggagas pembentukan Dewan Perdamaian baru yang akan mengawasi tata kelola serta rekonstruksi Gaza pasca-genosida Israel. Dalam draf piagam organisasi tersebut, negara-negara yang ingin menjadi anggota tetap diwajibkan membayar kontribusi minimal sebesar US$1 miliar atau setara Rp17 triliun (asumsi kurs Rp16.900).
Berdasarkan draf piagam, Trump akan menjabat sebagai ketua perdana Dewan Perdamaian dan memiliki kewenangan menentukan negara-negara yang diundang untuk bergabung sebagai anggota. Setiap keputusan dewan akan diambil melalui mekanisme suara mayoritas, dengan satu suara untuk setiap negara anggota yang hadir, namun seluruh keputusan tetap berada di bawah persetujuan ketua.
“Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh ketua. Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku bagi negara yang menyumbang lebih dari US$1 miliar dalam bentuk dana tunai pada tahun pertama,” demikian bunyi draf piagam tersebut.
Dewan Perdamaian direncanakan menggelar rapat pemungutan suara setidaknya satu kali dalam setahun atau lebih sesuai persetujuan ketua. Selain itu, rapat non-pemungutan suara bersama dewan eksekutif akan dilakukan secara berkala, minimal setiap tiga bulan sekali.
Dalam piagamnya, Dewan Perdamaian digambarkan sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang sah dan dapat diandalkan, serta mengamankan perdamaian jangka panjang di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.
Dewan Perdamaian ala Trump ini akan resmi berdiri setelah piagam disetujui oleh sedikitnya tiga negara anggota. Trump juga akan bertanggung jawab menyetujui stempel resmi organisasi tersebut.
Kepada Bloomberg, seorang pejabat AS mengonfirmasi bahwa meskipun negara dapat bergabung tanpa biaya, kontribusi sebesar US$1 miliar akan memberikan status keanggotaan tetap. Dana yang terkumpul akan digunakan langsung untuk menjalankan mandat Dewan Perdamaian dalam membangun kembali Gaza.
Namun, rencana ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Para pengkritik menilai Trump berupaya membentuk alternatif atau bahkan pesaing bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga yang selama ini kerap ia kritik.
Sebelumnya, Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza pada Sabtu (17/1) dan mengundang sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Argentina Javier Milei dan mantan bankir Kanada Mark Carney, untuk bergabung. Dewan tersebut direncanakan menjadi bagian dari struktur Dewan Perdamaian baru yang ia gagas.
Meski demikian, rencana Trump justru memicu kritik keras dari sekutu dekatnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu disebut kesal karena pembentukan dewan tersebut tidak dikoordinasikan lebih dahulu dengan pemerintah Israel.
Akbari Danico – Redaksi
