Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima 3.922 Sertifikat Hak Pakai atas aset milik daerah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari. Total nilai aset yang disertifikatkan mencapai lebih dari Rp102 triliun dengan luas 563,9 hektare.
Penyerahan ini tercatat dalam rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), menandai capaian terbesar secara nasional dari sisi jumlah maupun nilai. Momentum tersebut menjadi simbol percepatan legalisasi aset publik yang selama puluhan tahun belum memiliki kepastian hukum.
Pramono menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan ATR/BPN dalam mempercepat sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD). Aset yang disertifikatkan mencakup 2.837 ruas jalan, 691 gedung karang taruna dan sarana olahraga, 154 fasilitas pendidikan, 123 taman, 61 gedung kantor, 39 puskesmas, serta 17 eks rumah dinas.
Ia menekankan bahwa sertifikasi bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kepastian hukum dinilai menjadi fondasi penting dalam pengelolaan aset yang profesional dan berpihak pada kepentingan warga.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa seluruh sertifikat telah berstatus clean and clear tanpa sengketa atau klaim ganda. Pencatatan aset dalam Sistem Informasi Manajemen Aset dan Keuangan (SIMAK) memastikan legalitas kepemilikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kejelasan status tanah atau land tenure tersebut memperkuat perlindungan hukum sekaligus mencegah potensi konflik di kemudian hari. Capaian ini disebut sebagai yang terbesar di Indonesia dalam konteks sertifikasi aset pemerintah daerah.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset secara produktif dan berkelanjutan. Aset yang telah tersertifikasi akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, hingga kawasan strategis. Salah satu rencana konkret adalah pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas guna memperkuat konektivitas antarmoda dan kualitas ruang publik. Sertifikasi massal ini diposisikan sebagai langkah penting menuju tata kelola kota global yang tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum yang kuat.
Alexander Jason – Redaksi
