Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya memperbaiki kualitas udara melalui kebijakan terpadu dan partisipasi publik, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam forum dialog warga di Jakarta Selatan.
Pramono menempatkan kualitas udara sebagai fondasi kualitas hidup, menilai bahwa ukuran kota global tidak semata gedung tinggi atau peringkat internasional. Tekanan lingkungan akibat aktivitas ekonomi, urbanisasi, dan dominasi kendaraan pribadi disebut sebagai konsekuensi serius dari posisi strategis Jakarta. Karena itu, pengendalian pencemaran udara dipandang sebagai agenda pembangunan yang tidak bisa ditunda.
Pramono menyoroti emisi kendaraan bermotor sebagai penyumbang utama pencemaran, diikuti sektor industri, pembangkit listrik di kawasan Jabodetabek, pembakaran terbuka, dan aktivitas konstruksi. Ia menekankan bahwa pendekatan parsial tidak akan efektif tanpa kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah.
Pemerintah daerah memperkuat kebijakan berbasis data dengan lebih dari 120 stasiun pemantau kualitas udara. Analisis partikulat halus berukuran 2,5 mikrometer atau PM2.5 menunjukkan pergeseran pola pencemaran yang dipengaruhi perubahan iklim dan arah angin.
Dalam kerangka kebijakan, pemerintah daerah membangun pengendalian bertahap melalui regulasi pencemaran udara, uji emisi, pembangunan rendah karbon, serta pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD). Strategi Pengendalian Pencemaran Udara menetapkan tiga arah utama, yakni penguatan tata kelola, pengurangan emisi sumber bergerak terutama transportasi, dan pengendalian sumber tidak bergerak seperti industri.
Implementasi kebijakan mencakup penegakan sanksi administratif, disinsentif parkir, serta penguatan transportasi publik. Perluasan layanan Transjakarta dan integrasi antarmoda diposisikan sebagai kunci perubahan perilaku mobilitas warga. Upaya pengendalian juga menyasar efisiensi energi dan air pada bangunan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, percepatan elektrifikasi armada bus, serta perluasan ruang terbuka hijau.
Pemerintah menekankan transparansi melalui platform Udara Jakarta dan aplikasi Jakarta Kini atau JAKI agar warga terlibat aktif. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara 2025–2045 serta kawasan rendah emisi menandai orientasi jangka panjang kebijakan ini. Pada akhirnya, keberhasilan agenda udara bersih dititipkan pada partisipasi publik sebagai mitra utama pemerintah dalam menjaga kesehatan kota.
Alexander Jason – Redaksi
