Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Gubernur Banten, Andra Soni, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Studi Potensi Kontribusi Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Lintas Timur–Barat Fase 2 (Kembangan–Balaraja) di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (4/2).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono menegaskan kolaborasi antardaerah menjadi kunci untuk menjawab tantangan mobilitas kawasan metropolitan, khususnya dalam mengurangi kemacetan dan memperkuat konektivitas lintas wilayah.
Pengembangan MRT Lintas Timur–Barat diharapkan memperluas cakupan layanan transportasi publik, memperkuat sistem aglomerasi, serta meningkatkan daya saing kawasan. Dengan terhubungnya koridor utara–selatan hingga Kota Tua, serta barat–timur sampai Balaraja, sistem transportasi Jakarta dan sekitarnya akan semakin terintegrasi.
“Jakarta dan Banten merupakan satu kesatuan kawasan metropolitan. Penyelesaian persoalan transportasi, lingkungan, dan pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Prinsipnya harus saling memberi manfaat dan saling menguntungkan,” jelasnya.
Pramono menambahkan, MoU ini diharapkan dapat meningkatkan layanan transportasi publik yang andal dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan metropolitan Jakarta–Banten.
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Pemprov DKI Jakarta yang melibatkan Banten secara aktif dalam pengembangan transportasi massal lintas wilayah. Ia menegaskan, Banten dan Jakarta memiliki ketergantungan satu sama lain dalam sistem mobilitas kawasan aglomerasi.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat bersama sejumlah pengembang. Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem transportasi publik berkelanjutan. Upaya tersebut didukung oleh kinerja MRT Jakarta yang terus meningkat, dengan jumlah pelanggan mencapai 46,5 juta orang pada 2025 serta target 50 juta pelanggan pada 2026.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
