Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat kinerja perdagangan nasional di tengah dinamika dan tantangan perdagangan global.
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, mengatakan program-program prioritas tersebut diarahkan untuk mendorong penguatan perdagangan, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.
“Kondisi perdagangan saat ini menghadapi banyak dinamika. Pasar luar negeri memiliki banyak eskalasi tantangan yang harus kita hadapi. Kita juga perlu memikirkan faktor di dalam negeri seperti peningkatan daya saing produk lokal untuk mengisi pasar dalam negeri sekaligus mendorong ekspor,” ujar Budi.
Ia mengatakan, untuk memperkuat pasar domestik Kemendag akan memprioritaskan program peningkatan daya saing produk lokal agar mampu mendominasi pasar dalam negeri dan menahan laju produk impor. Selain itu, Kemendag akan terus memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat menembus ritel modern melalui berbagai kegiatan penjajakan bisnis.
Menurutnya, saat ini sekitar 80 persen produk yang dijual di ritel modern telah diisi produk UMKM, yang menunjukkan produk dalam negeri semakin kompetitif. Kemendag juga akan terus mendorong konsumsi produk dalam negeri melalui berbagai program belanja nasional.
Sepanjang 2025, berbagai program belanja nasional mencatatkan nilai transaksi signifikan. Program Every Purchase Is Cheap (EPIC) Sale membukukan transaksi hampir Rp55 triliun, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) mencapai Rp36,4 triliun, sementara Belanja di Indonesia Aja (BINA) Great Sale Indonesia 2025 mencatatkan transaksi sebesar Rp31 triliun.
Di sisi perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan memfokuskan upaya pada perluasan akses pasar melalui penyelesaian sejumlah perjanjian dagang. Sepanjang 2025, Kemendag menuntaskan lima kesepakatan perdagangan, yakni Indonesia–Uni Eropa CEPA (I-EU CEPA), Indonesia–Kanada CEPA, Indonesia–Peru CEPA, Indonesia–Eurasian Economic Union FTA (Indonesia-EAEU FTA), serta Indonesia–Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA).
Secara keseluruhan, Indonesia telah mengimplementasikan 20 perjanjian dagang, 15 perjanjian masih dalam proses ratifikasi, dan 11 perjanjian masih dalam tahap perundingan.
Budi menambahkan, fasilitasi ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperkuat melalui dukungan 46 perwakilan dagang RI yang tersebar di 33 negara. Sepanjang 2025, Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor memfasilitasi kegiatan business matching yang diikuti 1.217 pelaku usaha, dengan total nilai transaksi mencapai 134,87 juta dolar AS.
Ia menegaskan, pemerintah mendorong agar aktivitas ekspor tidak hanya didominasi pelaku usaha besar, tetapi juga dapat diakses oleh pelaku usaha menengah dan kecil.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
