Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi desa. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia hingga 2029 guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa setiap koperasi desa diperkirakan mampu menyerap sedikitnya 20 tenaga kerja secara langsung. Dengan target 80.000 koperasi, program ini berpotensi menciptakan sekitar 1,6 juta lapangan kerja langsung di berbagai wilayah.
“Rata-rata satu koperasi desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 20 orang. Jadi kalau 80.000 koperasi terbangun, akan tercipta sekitar 1,6 juta lapangan kerja langsung,” ujar Zulkifli Hasan dalam Indonesia Economic Outlook, Jumat (13/2).
Ia menambahkan, jumlah tersebut belum termasuk tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam ekosistem koperasi, seperti peternak, pelaku usaha penggemukan ayam, pembudidaya bioflok, petani hortikultura, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan koperasi desa diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung dan berkelanjutan.
Selain menciptakan lapangan kerja, koperasi desa juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Zulkifli mencontohkan implementasi koperasi di wilayah Bantul yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa hingga 11–12 persen.
Menurutnya, koperasi desa akan memainkan peran penting dalam mempersingkat rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang dan tidak efisien. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan produsen, khususnya petani, menerima harga rendah, sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi.
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, hasil produksi masyarakat desa dapat langsung ditampung dan didistribusikan secara lebih efisien, sehingga memberikan harga yang lebih adil bagi produsen dan lebih terjangkau bagi konsumen. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat posisi ekonomi masyarakat desa sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi nasional.
Pemerintah optimistis program ini akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai desa, sekaligus menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Akbari Danico – Redaksi
