Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP merupakan program beasiswa yang disediakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pendidikan Warga Negara Indonesia (WNI). Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Pendanaan LPDP bersumber dari dana abadi pendidikan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikelola oleh LPDP di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pembentukan dana abadi ini berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 20 persen APBN dialokasikan untuk fungsi pendidikan.
Berdasarkan data resmi LPDP per 30 November 2025, total akumulasi dana abadi telah mencapai Rp 154,11 triliun. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi awal pembentukan yang sebesar Rp 1 triliun, mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun investasi jangka panjang di sektor pendidikan.
Dana abadi tersebut mencakup berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan. Pendanaan difokuskan pada bidang-bidang prioritas seperti teknik, sains, pertanian, hukum, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, serta sosial dan budaya.
Melalui dukungan tersebut, LPDP membuka kesempatan bagi penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan magister, doktor, hingga pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Program ini tersedia di berbagai perguruan tinggi terkemuka, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Namun, beasiswa LPDP tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga disertai dengan kewajiban pengabdian kepada negara. Setiap penerima beasiswa diwajibkan menandatangani komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi, serta menyusun rencana kontribusi yang akan diberikan bagi pembangunan nasional.
Dalam ketentuan terbaru, LPDP menerapkan skema kewajiban yang dikenal sebagai 2N+1. Skema ini mengharuskan penerima beasiswa untuk melaksanakan masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Sebagai contoh, apabila masa studi magister berlangsung selama dua tahun, maka penerima beasiswa wajib berkontribusi di Indonesia selama lima tahun setelah menyelesaikan pendidikan.
Kewajiban tersebut menekankan pentingnya kehadiran fisik dan kontribusi nyata penerima beasiswa dalam mendukung pembangunan nasional. LPDP memastikan bahwa investasi pendidikan melalui dana abadi dapat memberikan manfaat langsung bagi kemajuan Indonesia.
Meski demikian, LPDP tetap memberikan fleksibilitas dalam kondisi tertentu. Penerima beasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau memperoleh penugasan resmi di luar negeri masih dapat mengajukan izin, selama memenuhi ketentuan dan mendapatkan persetujuan resmi.
Melalui skema pendanaan dan kewajiban kontribusi tersebut, LPDP dirancang sebagai instrumen strategis negara untuk memastikan bahwa investasi pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Program ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.
Akbari Danico – Redaksi
