Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk memperkuat keamanan siber serta menjaga kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keamanan Siber dan Sandi Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Selasa (25/2/2026).
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur fisik dan digital harus dirancang secara terpadu agar mampu menopang ketahanan nasional di ruang siber. Ia menilai ancaman siber global semakin kompleks dan berpotensi melumpuhkan infrastruktur vital, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus serangan siber besar di dunia yang berdampak pada sektor energi, keuangan, kesehatan, hingga pemerintahan.
AHY mengatakan, berbagai peristiwa tersebut menegaskan satu titik infrastruktur vital yang lumpuh dapat menimbulkan efek domino terhadap ekonomi dan stabilitas negara. Karena itu, ketahanan siber, kesiapsiagaan krisis, dan rencana kontinjensi harus menjadi bagian dari desain pembangunan nasional.
Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti posisi strategis nasional sebagai kekuatan digital sekaligus target potensial di ruang siber. Dengan sekitar 229 juta pengguna internet atau lebih dari 80 persen populasi, serta nilai ekonomi digital yang telah melampaui 95 miliar dolar AS pada 2024, Indonesia memiliki ekosistem digital besar yang harus dilindungi. Ketergantungan layanan publik, keuangan, energi, transportasi, hingga pertahanan pada sistem digital membuat gangguan siber berdampak langsung pada stabilitas negara.
Kasus kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri, termasuk insiden Bjorka pada 2022, menjadi pengingat pentingnya tata kelola dan perlindungan data publik yang kuat.
AHY menegaskan, keamanan siber harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan, bukan ditambahkan setelah terjadi insiden. Prinsip security by design perlu diterapkan sejak tahap perencanaan infrastruktur dan sistem digital guna meminimalkan risiko dan gangguan layanan.
Ia juga menekankan penguatan tata kelola nasional melalui koordinasi whole-of-government lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan dan respons tidak berjalan sendiri-sendiri. Kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerangka regulasi yang selaras dan tegas, menjadi fondasi perlindungan infrastruktur informasi vital.
Selain itu, penguatan keamanan siber nasional memerlukan investasi berkelanjutan pada kapasitas dan kemitraan. Kolaborasi publik–swasta dinilai krusial karena sebagian besar infrastruktur digital dikelola oleh sektor industri. Pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi keamanan mutakhir, serta penguatan mekanisme respons insiden di tingkat nasional dan daerah perlu dilakukan secara simultan agar gangguan siber tidak berkembang menjadi krisis nasional.
Lebih lanjut, AHY juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas Keamanan Siber dan Sandi 2026 sebagai forum strategis untuk menghadirkan solusi terbaik dalam memperkuat sistem pertahanan siber nasional. Ia menilai BSSN memiliki peran sentral dalam menyatukan, mengoordinasikan, dan mengorkestrasi kebijakan serta langkah pengamanan siber di Indonesia.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
