Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG), Ali Shaath, menjadi sorotan setelah menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Amerika Serikat pada Kamis (19/2). Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan kondisi terkini Jalur Gaza yang masih menghadapi kerusakan luas akibat konflik berkepanjangan.
Shaath menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Gaza mengalami kerusakan parah, bahkan hancur, sehingga kebutuhan kemanusiaan menjadi sangat mendesak. Ia juga menyoroti bahwa situasi ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut masih dalam kondisi rapuh.
“Sebagian besar Jalur Gaza mengalami kerusakan parah, bahkan hancur. Kebutuhan kemanusiaan sangat mendesak. Ketertiban dan keamanan tetap rapuh,” ujar Shaath, dikutip CNN.
Selain itu, Shaath menekankan pentingnya pemulihan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat. Ia menilai langkah tersebut menjadi kunci dalam mendukung stabilitas dan pemulihan jangka panjang di Gaza.
NCAG sendiri merupakan bagian dari fase kedua rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Lembaga ini bertanggung jawab memulihkan layanan penting seperti listrik, air, kesehatan, pendidikan, serta mengawasi keamanan sipil di wilayah tersebut.
Pembentukan NCAG juga disebut bertujuan membentuk pemerintahan teknokratis sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan. Setelah kondisi dinilai stabil, pemerintahan tersebut direncanakan akan dialihkan kepada Otoritas Palestina.
Ali Shaath lahir di Khan Younis, Gaza, pada 1959 dan berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dengan Fatah, partai yang dipimpin Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Ia juga merupakan keponakan dari tokoh senior Fatah dan penasihat presiden, Nabil Shaath, sebagaimana dikutip European Council on Foreign Relations.
Dalam bidang pendidikan, Shaath menempuh studi teknik sipil di Universitas Ain Shams, Mesir, dan meraih gelar sarjana pada 1982, diikuti gelar master pada 1986. Ia kemudian memperoleh gelar doktor di bidang teknik sipil dari Queen’s University pada 1989 dengan spesialisasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan kota.
Sepanjang kariernya, Shaath telah memegang berbagai posisi penting di pemerintahan Palestina, termasuk di Kementerian Perencanaan dan Kerja Sama Internasional serta Kementerian Perhubungan. Ia juga menjabat sebagai kepala Otoritas Kawasan Industri dan Zona Bebas Palestina, dengan peran utama dalam pengembangan kawasan industri dan kerja sama dengan mitra internasional.
Selain itu, ia turut terlibat dalam komite negosiasi Palestina pada 2005 yang membahas isu strategis seperti perbatasan dan akses maritim. Meski memiliki peran penting dalam pemerintahan, Shaath dikenal lebih sebagai teknokrat dan administrator dibandingkan tokoh politik partisan, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.
Akbari Danico – Redaksi
