Provinsi Balochistan di Pakistan mengalami salah satu hari paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir pada akhir Januari lalu. Kelompok separatis Balochistan Liberation Army (BLA) melancarkan operasi terkoordinasi yang mereka sebut “Operation Herof 2.0” di 12 distrik, termasuk Quetta, Gwadar, dan Mastung.
Data resmi menyebutkan 17 personel keamanan dan 31 warga sipil tewas dalam rangkaian serangan tersebut. Militer Pakistan mengklaim 145 pemberontak tewas dalam operasi balasan, meski angka itu dibantah pihak BLA.
Serangan meliputi penembakan bersenjata, bom bunuh diri, serta penguasaan sementara kantor polisi dan fasilitas pemerintah. Pasca-insiden, laporan mengenai peningkatan operasi keamanan bermunculan, memicu kekhawatiran sejumlah pengamat hak asasi manusia terkait dampaknya terhadap warga sipil.
Kekerasan terbaru ini dinilai bukan insiden terpisah, melainkan bagian dari konflik panjang yang berakar sejak awal kemerdekaan Pakistan. Balochistan mencakup sekitar 44 persen wilayah Pakistan, namun hanya dihuni sekitar 6 persen populasi nasional.
Meski kaya sumber daya alam, termasuk ladang gas Sui yang memasok sekitar 35–40 persen kebutuhan gas nasional, serta cadangan tembaga, emas, dan batu bara, provinsi ini tercatat sebagai wilayah termiskin di negara tersebut. Sekitar 70 persen penduduk hidup dalam kemiskinan multidimensi dengan tingkat pengangguran mencapai 33 persen.
Sejumlah kritikus menilai distribusi pendapatan sumber daya tidak sebanding dengan kontribusi wilayah tersebut. Balochistan disebut hanya menerima 12,5 persen pendapatan gas dan 9,7 persen dana dari Komisi Keuangan Nasional.
Proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) senilai 62 miliar dolar AS, termasuk pembangunan Pelabuhan Gwadar, juga menjadi sumber ketegangan. Warga lokal menyuarakan kekhawatiran mengenai penggusuran, marginalisasi ekonomi, serta minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan proyek.
Di sisi lain, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia turut memperkeruh situasi. Sejumlah organisasi lokal dan internasional mendokumentasikan dugaan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum.
Komite Baloch Yakjehti mencatat 1.223 kasus penghilangan paksa sepanjang 2025. Dewan HAM Balochistan melaporkan 1.455 kasus pada tahun yang sama, dengan lebih dari 1.000 orang masih dinyatakan hilang hingga akhir tahun. Laporan tahunan juga mencatat 188 dugaan pembunuhan di luar hukum.
Ahli HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2025 menyampaikan “keprihatinan ekstrem” atas penahanan aktivis Baloch dan penggunaan kekuatan terhadap demonstrasi. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch turut menyerukan penyelidikan dan perlindungan HAM di wilayah tersebut.
Militerisasi yang masif juga menjadi sorotan. Pasukan keamanan Pakistan dilaporkan memiliki ratusan pos pemeriksaan permanen dan sementara di Balochistan, jumlah yang disebut melebihi provinsi lain. Sejumlah analis menilai pendekatan keamanan yang dominan berisiko memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.
Perkembangan lain yang mencolok adalah keterlibatan perempuan dalam aksi bom bunuh diri sejak 2022. Sedikitnya lima perempuan dilaporkan terlibat, beberapa di antaranya berasal dari latar belakang pendidikan tinggi dan kelas menengah. Kelompok pemberontak menyebut fenomena ini sebagai simbol meningkatnya frustrasi di kalangan masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai eskalasi kekerasan mencerminkan kegagalan pendekatan politik dalam merespons tuntutan otonomi dan distribusi sumber daya yang lebih adil. Respons yang berfokus pada keamanan semata dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat struktural dan historis.
Situasi di Balochistan menunjukkan bahwa keseimbangan antara keamanan, dialog politik, pemerataan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia akan menjadi faktor penentu arah masa depan provinsi tersebut.
Akbari Danico – Redaksi
