Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan mengumumkan rincian penggalangan dana rekonstruksi Jalur Gaza serta skema Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace pada 19 Februari mendatang.
Dua pejabat senior AS mengatakan kepada Reuters bahwa pertemuan perdana Board of Peace (BoP) akan memusatkan pembahasan pada rencana rekonstruksi Gaza dan kontribusi pasukan militer dari negara-negara anggota ISF.
Menurut para pejabat tersebut, sedikitnya 20 kepala negara dan pemerintahan dijadwalkan hadir dalam forum tersebut.
“Presiden akan membuat pengumuman terkait dana yang terkumpul,” ujar salah satu pejabat AS. Ia menambahkan bahwa sejumlah negara secara sukarela menawarkan dukungan finansial.
“Banyak orang datang kepada kami untuk menawarkan bantuan,” katanya, seraya menegaskan bahwa inisiatif tersebut bukan atas permintaan Washington.
Selain pembahasan dana rekonstruksi, rincian mengenai partisipasi militer dalam ISF juga akan menjadi agenda utama. Pasukan tersebut diperkirakan mulai dikerahkan ke Gaza dalam beberapa bulan ke depan. KTT juga akan membahas laporan kinerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, badan yang dibentuk pemerintahan Trump untuk mengambil alih tata kelola wilayah tersebut dari Hamas.
Pertemuan tingkat tinggi itu akan digelar di Washington, D.C.. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, termasuk di antara para pemimpin yang dijadwalkan menghadiri forum tersebut.
Trump secara resmi membentuk Board of Peace pada 23 Januari lalu di sela pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Pembentukan badan yang disebut didukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu merupakan bagian dari rencana 20 poin pemerintahan Trump untuk Gaza.
Sejumlah negara Arab dan Muslim, termasuk Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Indonesia, telah bergabung dalam dewan tersebut. Sementara itu, beberapa negara Barat dan kekuatan besar dunia memilih bersikap hati-hati.
Kekhawatiran muncul bahwa peran Board of Peace berpotensi tumpang tindih dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama karena piagam badan tersebut memungkinkan ekspansi peran dalam penyelesaian konflik global. Sejumlah negara Barat menilai visi dan mekanisme dewan itu berpotensi bertentangan dengan konstitusi nasional mereka.
Akbari Danico – Redaksi
