Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negara-negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) berkomitmen menggelontorkan lebih dari US$5 miliar atau sekitar Rp84 triliun untuk rekonstruksi Jalur Gaza pasca agresi Israel.
Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosial miliknya, Truth Social, pada Minggu (15/2). Ia menyebut komitmen pendanaan itu akan diumumkan secara resmi dalam pertemuan Dewan Perdamaian pada 19 Februari 2026 di Institut Perdamaian Donald J Trump, Washington DC.
“Kami akan mengumumkan bahwa Negara-negara Anggota menjanjikan lebih dari US$5 miliar untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza,” tulis Trump.
Dalam piagam Dewan Perdamaian, Bab II tentang Keanggotaan menyebut setiap negara anggota menjabat selama tiga tahun sejak piagam berlaku dan dapat diperpanjang oleh ketua. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi negara yang memberikan kontribusi dana tunai lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama berlakunya piagam.
Trump tidak merinci apakah komitmen US$5 miliar tersebut merupakan skema terpisah dari ketentuan pendanaan dalam piagam atau bagian dari mekanisme yang sama.
Selain komitmen dana, Trump juga mengungkapkan sejumlah negara anggota siap mengerahkan ribuan personel militer untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional dan mendukung kepolisian lokal guna menjaga keamanan warga Gaza. Ia tidak menyebutkan negara mana saja yang telah menyatakan kesiapan tersebut.
Dalam pernyataannya, Trump turut mendesak kelompok Hamas untuk memenuhi komitmen demiliterisasi penuh dan segera. Ia juga menyatakan optimisme bahwa Dewan Perdamaian akan menjadi badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah.
Trump sebelumnya mengumumkan pembentukan Board of Peace beberapa bulan lalu setelah memperoleh persetujuan Dewan Keamanan PBB melalui resolusi yang disahkan pada November 2025. Pada Januari, sebanyak 21 negara resmi bergabung dalam dewan tersebut, termasuk sejumlah negara Arab dan Indonesia. Israel menyusul bergabung pada pekan lalu.
Meski demikian, pembentukan Board of Peace menuai kritik karena dinilai berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Struktur kewenangan yang menempatkan Trump sebagai ketua juga disebut menyerupai pola kepemimpinan yang terpusat.
Board of Peace mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang, menurut sejumlah laporan, akan bertugas menjaga perbatasan serta mendukung proses pelucutan senjata Hamas.
Akbari Danico – Redaksi
