Pemerintah memastikan anggaran pendidikan nasional tidak mengalami pemangkasan, melainkan diperkuat melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang berdampak luas terhadap sektor ekonomi.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan, anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Sebaliknya, pemerintah justru memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang juga memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat.
Qodari mengatakan, program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian. Ia menambahkan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan.
Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah. Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 yang diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahunnya.
Saat ini, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi: 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatra, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 4 lokasi di Maluku, dan 3 lokasi di Papua.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
