Komisi VIII DPR mengungkap hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari otoritas pemerintah Arab Saudi soal pelaksanaan ibadah haji 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri menyusul eskalasi yang memanas di Timur Tengah akibat perang AS-Israel dengan Iran.
“Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah terus dipantau ketat,” kata Abidin saat dihubungi, dikutip dari CNN pada Kamis (12/3).
Abidin optimis pelaksanaan ibadah haji 2026 akan tetap terlaksana dan jemaah dari Indonesia akan diberangkatkan sesuai jadwal. Ia mendorong pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah agar terus berkomunikasi intensif untuk memastikan kejelasan informasi bagi jemaah.
Abidin mengatakan bahwa Komisi VIII berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat meningkatkan layanan, dilaksanakan dengan aman dan nyaman bagi seluruh calon jemaah Indonesia. Ia juga mengimbau agar masyarakat untuk tetap tenang.
Lebih lanjut, pemerintah dalam rapat Komisi VIII DPR telah menyiapkan dua opsi, untuk menunda sepihak dan tetap memberangkatkan jemaah pada musim haji 2026.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, opsi penundaan masih dipertimbangkan karena alasan keselamatan para jemaah.
Lewat opsi itu, lanjut Irfan, pemerintah harus melakukan lobi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar semua biaya yang sudah dibayarkan tidak hangus. Mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga masyair. Sehingga nantinya, semua biaya tersebut bisa digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji pada 2027.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
