Melihat kondisi global saat ini yang tak menentu membuat kebijakan kedaulatan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto semakin relevan. Terbaru, serangan AS-Israel terhadap Iran membuat eskalasi di Timur Tengah semakin meningkat.
“Saya kira rencana pemerintah untuk kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan energi dan pangan sangat relevan. Dengan kondisi global yang dalam beberapa waktu terakhir kan sangat tidak menentu,” ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, Selasa (3/3).
Khusus untuk kedaulatan energi, Komaidi mengatakan, sejumlah hal yang telah dilakukan Prabowo merupakan perencanaan jangka panjang. Hal ini tentu akan memudahkan generasi mendatang untuk bisa mengakses energi.
“Tujuannya sangat bagus, konsep pemerintah Asta Citanya bagus, tapi kalau minyak itu kontraknya kan 30 tahun, kalau hari ini kita nemu minyak, itu baru bisa diproduksikan komersial itu 5 tahun ke depan,” jelasnya.
Meski demikian, Komaidi menilai pemerintah juga perlu menyiapkan langkah jangka pendek. Salah satunya dengan mengoptimalkan lapangan migas yang sudah berproduksi (existing), termasuk mengaktifkan kembali sumur-sumur idle, sumur tua, dan sumur rakyat guna meningkatkan produksi domestik.
Selain itu, Ia menegaskan bahwa perlu juga segera dipikirkan energi substitusi untuk minyak, gas, dan energi baru terbarukan. Menurutnya, yang paling krusial saat ini adalah pasokan elpiji. Per tahun, konsumsi elpiji Indonesia sekitar 9 juta metrik ton, sementara kapasitas domestik hanya 1,8 metrik ton. Artinya, ada 7,2 juta metrik ton yang harus impor.
Untuk menjaga ketersediaan elpiji, masyarakat bisa mulai diarahkan untuk memakai kompor listrik. Terkait BBM, masyarakat juga bisa diarahkan untuk mulai menggunakan transportasi umum.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
