Ratusan pekerja transportasi di Filipina kembali menggelar aksi mogok untuk hari kedua berturut-turut pada Jumat (27/3), memprotes lonjakan harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Di ibu kota Manila, para demonstran menyebut harga solar telah melonjak hingga dua kali lipat sejak perang pecah pada 28 Februari. Mereka mendesak pemerintah Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. untuk segera menurunkan harga BBM, menaikkan tarif angkutan, serta meningkatkan upah pekerja.
Aksi mogok yang melibatkan sopir kendaraan umum khas Filipina, seperti jeepney, menyebabkan ribuan warga terlantar. Pemerintah pun mengerahkan bus tambahan untuk mengangkut penumpang, sekaligus menyalurkan bantuan tunai kepada puluhan ribu pengemudi di wilayah ibu kota.
Meski skalanya lebih kecil dibanding aksi buruh sebelumnya, protes ini tetap mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Para pekerja menyadari kenaikan harga dipengaruhi konflik global, namun dampaknya tetap terasa berat di tingkat lokal.
Salah satu sopir jeepney, Jaime Ricafrente (72), mengaku sempat putus asa setelah namanya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah.
“Saya merasa tidak punya harapan, tidak ada tempat untuk meminta bantuan,” ujarnya.
Ia kemudian menerima bantuan dari donasi masyarakat setelah kisahnya disiarkan di radio lokal, yang rencananya akan digunakan untuk kebutuhan cucunya.
Sementara itu, Presiden Marcos menyatakan pemerintah tengah mencari sumber minyak alternatif di luar Timur Tengah. Sebuah pengiriman 700 ribu barel minyak mentah dari Rusia telah tiba dan diklaim cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Juni. Namun, dampak kebijakan tersebut terhadap harga bahan bakar dinilai belum akan terasa dalam waktu dekat. Seorang sopir lainnya, Ruelle Roxas Jr. (53), bahkan mempertimbangkan beralih pekerjaan karena tingginya biaya operasional.
“Saya tidak mampu lagi membeli solar yang harganya sudah dua kali lipat,” katanya.
Krisis energi ini juga memicu ketegangan politik domestik. Kelompok politik berhaluan kiri, Bayan, yang mendukung aksi mogok, menyerukan demonstrasi lanjutan terhadap kebijakan pemerintah.
Sekretaris jenderal Bayan, Raymond Palatino, menilai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak.
“Sebagian besar warga Filipina hanya bisa bertahan hidup di tengah lonjakan harga dan krisis biaya hidup,” ujarnya.
Akbari Danico – Redaksi
