Pemerintah mengalokasikan Rp86,7 miliar untuk merevitalisasi 72 sekolah terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan sarana pendidikan agar peserta didik di wilayah terdampak dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman.
“Ini bagian dari upaya kami agar rekonstruksi, khususnya untuk sarana pendidikan di Aceh, dapat terselesaikan dengan lebih cepat lagi,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Aceh, Senin (9/3).
Sebanyak 72 satuan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) program revitalisasi tahun 2026 dengan total nilai Rp86,7 miliar. Dari jumlah tersebut, 62 sekolah dilaksanakan secara swakelola, sementara 10 sekolah lainnya akan dikerjakan oleh TNI AD.
Menurut Mu’ti, sekolah yang telah menandatangani PKS pada tahap pertama bahkan sudah mulai memasuki tahap pekerjaan awal. Ia berharap dalam waktu singkat pembangunan rampung dan pada tahun ajaran baru dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara ideal.
Selain untuk perbaikan bangunan sekolah yang rusak, Kemendikdasmen juga tengah memproses penanganan bagi sekolah yang harus direlokasi karena kondisi lokasi yang tidak memungkinkan untuk digunakan kembali.
Secara nasional, program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp14 triliun untuk sekitar 11.000 satuan pendidikan di berbagai daerah. Program ini diprioritaskan bagi sekolah di daerah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri 8 Meureudu, Martini, menceritakan, saat bencana banjir terjadi, sekolahnya terdampak cukup parah dengan ketinggian air mencapai sekitar 1,5 meter, sehingga seluruh ruang kelas dan perabotan sekolah terendam.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026 sekolahnya memperoleh bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 12 ruang kelas. Penandatanganan PKS telah dilakukan dan proses pembangunan pun tengah berjalan.
Pemerintah menargetkan sekolah dengan kerusakan ringan hingga sedang dapat selesai pada awal tahun ajaran baru Juni 2026, sementara sekolah dengan kerusakan berat maupun yang memerlukan relokasi ditargetkan rampung pada November 2026.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
