Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI, sebagai upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Ia mengatakan, reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum.
Menurutnya, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil.
“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan oknum dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.
“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya.
Dalam upaya pembenahan tersebut, ia menyatakan akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, apabila tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.
Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat. Misalnya dalam kasus tambang. Ia menegaskan, langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru dan telah dilakukan sebelumnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
