Presiden Prabowo Subianto menegaskan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah di tengah dinamika geopolitik yang berkembang di kawasan Timur Tengah menjelang musim haji tahun ini.
Prabowo menginstruksikan agar seluruh persiapan penyelenggaraan haji difokuskan pada upaya memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah tersebut.
“Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Itu yang paling penting,” ujar Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak usai menghadiri acara Nuzulul Qur’an di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dahnil menjelaskan pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang dinamis di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada 22 April 2026, selama kondisi keamanan tetap memungkinkan.
“Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April,” jelasnya.
Pemerintah juga berencana membahas berbagai skenario tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembahasan itu mencakup kemungkinan tetap memberangkatkan jemaah sesuai jadwal atau menunda keberangkatan jika situasi keamanan dinilai berisiko.
“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” kata Dahnil.
Keputusan akhir terkait penyelenggaraan ibadah haji akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan situasi keamanan internasional serta masukan dari sejumlah pihak terkait.
Dahnil menambahkan bahwa Kementerian Haji juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memantau situasi di kawasan Timur Tengah. Salah satu saran yang disampaikan adalah kemungkinan menunda perjalanan apabila kondisi keamanan belum sepenuhnya aman.
Pemerintah disebut menyiapkan sedikitnya empat skenario keberangkatan jemaah haji. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah yang berpotensi berisiko.
“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.
Skenario lain yang disiapkan adalah kemungkinan penundaan keberangkatan, seperti yang pernah terjadi pada masa COVID-19, apabila situasi keamanan dianggap mengancam keselamatan jemaah.
Menurut Dahnil, faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam situasi ini. Presiden secara khusus menekankan bahwa keselamatan jemaah harus ditempatkan di atas segala pertimbangan lainnya.
Akbari Danico – Redaksi
