Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) minimal satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya efisiensi nasional. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
Purbaya mengungkapkan, berdasarkan perhitungan kasar, penghematan konsumsi BBM dari kebijakan kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) bisa mencapai sekitar 20 persen per hari.
“Kalau kasar lah sehari, kira-kira seperlima atau sekitar 20 persen,” ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/3).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan belum bersifat final. Pemerintah, kata dia, tengah menyusun berbagai langkah untuk mendorong efisiensi dalam pola kerja, sebagaimana arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna.
Ia menegaskan wacana WFH tersebut bukan karena pasokan BBM bermasalah. Menurutnya, salah satu opsi yang dikaji adalah penerapan WFH setidaknya satu hari dalam seminggu. Meski demikian, ia menekankan kebijakan tersebut belum final dan masih digodok. Pemerintah juga akan memilah sektor-sektor yang dapat menerapkan kebijakan tersebut.
Namun demikian, penerapan WFH akan bersifat selektif dan tidak berlaku untuk seluruh sektor. Prasetyo menekankan sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak termasuk dalam skema tersebut.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA pada 25–27 Maret 2026, bertepatan dengan periode pascalibur panjang Lebaran. Selain menekan konsumsi energi, kebijakan ini juga dinilai dapat mendorong pergerakan ekonomi, terutama di sektor pariwisata.
Selain penghematan energi, ia menyebut kebijakan tersebut juga dapat mendorong aktivitas ekonomi, terutama sektor pariwisata.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
