Bank Dunia menilai upaya hilirisasi tambang Indonesia berpotensi memperkuat nilai tambah ekonomi, sekaligus menyebut Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam memanfaatkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah untuk mendorong industrialisasi.
Dalam laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update April 2026 yang dikutip Jumat (10/4), Bank Dunia menyebut Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai eksportir produk tambang setengah jadi, seperti besi, baja paduan, tembaga setengah murni, dan bubuk seng.
Namun, Indonesia juga dinilai memiliki potensi keunggulan komparatif pada produk hilir seperti pegas berbahan besi dan baja, produk canai datar dari baja tahan karat, serta berbagai produk berbasis nikel yang belum dimanfaatkan secara optimal. Produksi produk-produk tersebut saat ini dinilai masih berada di bawah kapasitas potensialnya.
Bank Dunia menilai kapasitas produksi untuk produk-produk hilir tersebut masih berada di bawah potensi maksimal, sehingga program hilirisasi masih memiliki ruang luas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
“Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan terukur, Indonesia dapat menggantikan pembatasan ekspor yang bersifat distorsif guna mendorong pengembangan aktivitas pertambangan yang lebih hijau dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” jelas Bank Dunia dalam laporan tersebut.
Sejak 2014, Indonesia konsisten menjalankan kebijakan larangan ekspor bahan mentah meski menghadapi tantangan global, termasuk dari World Trade Organization. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai berhasil menarik investasi signifikan di sektor pengolahan mineral dalam waktu relatif singkat.
Saat ini, kapasitas smelter nasional disebut telah matang. Untuk mengoptimalkan kontribusinya, Bank Dunia merekomendasikan reinvestasi pajak ekspor melalui subsidi berbasis kinerja yang transparan dan difokuskan pada industri hilir prioritas.
Sebagai dampaknya, Bank Dunia menilai kapasitas smelter Indonesia kini telah matang. Namun, untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian, Indonesia dapat melakukan reinvestasi pajak ekspor atas produk hilirisasi tambang melalui subsidi berbasis kinerja (performance-based subsidy) yang transparan dan diarahkan pada pengembangan industri hilir prioritas.
Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi dinamika global, terutama tekanan harga energi akibat gejolak geopolitik saat ini.
Pernyataan itu disampaikan Bank Dunia dalam laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update April 2026, yang dikutip Kamis (9/4).
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebut ekonomi Indonesia memiliki bantalan (buffer) yang cukup kuat untuk menahan guncangan dari kenaikan harga energi. Indonesia juga dinilai masih dapat menikmati pendapatan ekspor komoditas yang relatif baik, yang Bank Dunia sebut sebagai “lindung nilai alami”.
Kondisi ini diharapkan membantu Indonesia mempertahankan neraca dagang, neraca transaksi berjalan, serta defisit fiskal di tengah kenaikan harga energi global. Oleh karena itu, Bank Dunia menilai Indonesia masih memiliki ruang kebijakan yang besar dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Negara dengan bantalan kuat, seperti Kamboja, Vietnam, dan Indonesia, memiliki ruang kebijakan yang besar untuk menyerap tekanan tersebut,” ujar Bank Dunia.
Tak hanya itu, Bank Dunia juga menyebut keputusan pemerintah untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi efektif dalam meredam dampak kenaikan harga energi global terhadap inflasi Indonesia.
Hal itu didasarkan pada estimasi Bank Dunia melalui simulasi empiris terkait dampak kenaikan harga minyak dunia sebesar USD 20 per barel terhadap inflasi di negara-negara Asia Timur dan Pasifik.
Kebijakan pemerintah dalam menahan harga BBM bersubsidi turut dinilai efektif dalam menjaga stabilitas inflasi. Berdasarkan simulasi Bank Dunia, kenaikan harga minyak dunia sebesar USD 20 per barel diperkirakan hanya mendorong inflasi Indonesia ke level moderat, mendekati China sebesar 0,22 persen—lebih rendah dibandingkan Thailand (0,67 persen) dan Filipina (0,62 persen).
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
