Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap tangguh di tengah gejolak global. Jauh dari krisis, berbeda dengan tahun 1998 lalu.
Sejumlah indikator menunjukkan fondasi ekonomi nasional kini jauh lebih kuat. Stabilitas makroekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang lebih solid menjadi penopang utama ketahanan tersebut. Berbeda dengan kondisi 1998, ketika nilai tukar tertekan tajam dan sektor perbankan mengalami krisis, saat ini Indonesia memiliki cadangan devisa yang memadai serta kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terkoordinasi.
Di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 merupakan yang kedua tertinggi setelah India, yaitu 5,11 persenNamun defisit anggaran Indonesia di bawah 3 persen, tergolong rendah dibanding negara-negara G20 lainnya. Sebagai pembanding, defisit anggaran India mencapai 4 persen, Prancis 4,4 persen, Amerika Serikat (AS) 6,3 persen.
International Monetary Fund (IMF) hingga Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 2,6-3,3 persen. Sementara Indonesia pada tahun ini diperkirakan bisa tumbuh sampai kisaran 5,3 persen.
Lebih lanjut, Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat menyentuh 5,5 persen. Hal itu disampaikan Airlangga dalam Media Briefing bersama media internasional di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Senin (13/4).
Airlangga menjelaskan, ketahanan Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik yang kuat, mencapai 54 persen dari PDB. Didukung dengan ketahanan pangan dan energi. Selain itu, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi beras mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog 4,6 juta ton per 8 April 2026, tertinggi dalam sejarah.
Untuk meningkatkan ketahanan energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan B50, pengembangan energi surya, hingga peningkatan kapasitas.
APBN berfungsi sebagai peredam guncangan untuk masyarakat, berbagai bantuan sosial diberikan untuk masyarakat miskin. Pemerintah pun berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Per Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan. Defisit APBN pun tetap terkendali.
Tingkat kemiskinan terus berkurang hingga di bawah 10 persen, saat ini 8,25 persen. Tingkat kesenjangan juga semakin menurun menjadi 0,363. Tingkat pengangguran pun berhasil ditekan ke 4,7 persen. Rasio utang pemerintah saat ini 40,46 persen terhadap PDB atau sebesar 9.637,9 triliun. Namun, sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,6 persen sehingga mengurangi kerentanan eksternal.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
