Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa negaranya tidak akan mendukung rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memberlakukan blokade militer di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan setelah perundingan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran kembali mengalami kebuntuan.
Dalam wawancara radio, Starmer menyatakan bahwa prioritas utama Inggris adalah menjaga jalur pelayaran tetap terbuka, bukan justru menutupnya. Ia menekankan pentingnya memastikan Selat Hormuz dapat beroperasi secara penuh demi menjaga stabilitas perdagangan dan pasokan energi global.
Meski menolak kebijakan tersebut, Starmer tidak secara langsung menyalahkan Trump atas lonjakan harga energi di Inggris. Ia justru menilai bahwa situasi tersebut dipicu oleh langkah Iran yang membuat kawasan Selat Hormuz menjadi terlalu berisiko bagi kapal-kapal kargo.
Namun ketika didesak mengenai keterkaitan antara tindakan Iran dan keputusan awal Washington melancarkan perang, Starmer memilih untuk tidak memperpanjang polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terlibat dalam perdebatan terkait siapa yang harus disalahkan.
Sikap ini mencerminkan dilema yang dihadapi Starmer dalam merespons kebijakan luar negeri Trump yang kerap berubah-ubah. Di satu sisi, keputusannya untuk tidak bergabung dalam konflik bersama Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan dengan Washington. Ia bahkan menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan untuk membawa Inggris kembali terlibat dalam konflik di Timur Tengah.
Di sisi lain, langkah tersebut justru mendapat respons positif di dalam negeri. Dukungan publik terhadap Starmer dilaporkan mengalami sedikit peningkatan di tengah sikap tegasnya menjaga jarak dari konflik.
Meski demikian, Starmer tetap berhati-hati agar tidak memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa hubungan khusus antara kedua negara tetap penting untuk dipertahankan, mengingat eratnya kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, dan budaya.
Ke depan, posisi Inggris diperkirakan akan semakin diuji, terutama jika konflik dengan Iran kembali memanas setelah masa gencatan senjata berakhir pada 21 April mendatang.
Sejumlah negara Eropa lainnya juga menunjukkan sikap serupa dengan mengambil jarak dari rencana blokade tersebut. Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, secara terbuka menyebut langkah tersebut tidak masuk akal dan menilai konflik yang berlangsung telah membawa dunia ke arah yang semakin tidak menentu.
Sementara itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menekankan pentingnya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz secepat mungkin. Ia menyatakan bahwa Prancis siap berperan dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, tanpa secara langsung mendukung langkah militer yang diusulkan Amerika Serikat.
Inggris dan Prancis sendiri dilaporkan tengah berkoordinasi dengan sejumlah negara lain untuk menyiapkan opsi diplomatik maupun pertahanan guna memastikan jalur pelayaran tetap aman setelah konflik mereda. Macron juga mengungkapkan bahwa pembahasan lanjutan akan segera digelar dalam waktu dekat, dengan fokus pada misi defensif yang terpisah dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
Akbari Danico – Redaksi
