Kesejahteraan petani pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren peningkatan, ditopang oleh kebijakan harga gabah yang stabil serta membaiknya daya beli petani. Di saat yang sama, ketersediaan beras nasional justru berada dalam kondisi melimpah.
Pemerintah sejak awal 2025 menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut terbukti efektif menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2025 tidak ada harga gabah yang jatuh di bawah HPP. Bahkan, harga terendah tercatat masih berada di angka Rp6.712 per kilogram pada April 2025, dengan rata-rata tahunan mencapai Rp7.081 per kilogram.
Stabilitas harga ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian menegaskan bahwa kebijakan harga menjadi kunci utama dalam menjaga kesejahteraan petani sekaligus memastikan produksi tetap tinggi.
Data BPS mencatat, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP), yang mencerminkan kemampuan daya beli petani, terus menunjukkan tren positif. Pada Desember 2025, NTP tercatat sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Secara kumulatif, sepanjang 2025, NTP nasional mencapai 123,26 atau meningkat 3,04 persen dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani, yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang mereka bayarkan.
Pada akhir 2025 pemerintah memiliki stok beras sebesar 3,8 juta ton. Bahkan, pada akhir tahun lalu, Prabowo mendeklarasikan Indonesia sudah swasembada pangan. Stok beras ini terus bertambah memasuki 2026. Hingga April 2026, stok beras tembus level tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,6 juta ton.
Pemerintah menilai kombinasi antara kebijakan harga yang berpihak, peningkatan produksi, serta ketersediaan stok beras yang terjaga menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
