Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memaparkan sejumlah kebijakan kunci yang mendorong peningkatan produksi beras sekaligus kesejahteraan petani. Penjelasan tersebut disampaikan dalam kunjungan langsung ke gudang beras Perum Bulog di Karawang.
Amran menegaskan, swasembada beras tahun 2025 bukan hasil manipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS). Bukan hanya BPS saja yang menyatakan adanya peningkatan pesat produksi beras Indonesia. Data Food and Agriculture Organization (FAO) serta United States Department of Agriculture (USDA) juga menyatakan demikian.
Berdasarkan perhitungan FAO, produksi beras Indonesia pada musim tanam 2025–2026 mencapai 35,6 juta ton, sementara USDA mencatat sekitar 34,6 juta ton pada 2025. Kenaikan ini dinilai sebagai hasil dari berbagai intervensi pemerintah, seperti pembangunan irigasi, pompanisasi, peningkatan kualitas benih, hingga pembukaan lahan sawah baru.
Program pompanisasi, misalnya, memungkinkan lahan tadah hujan yang sebelumnya hanya panen sekali setahun menjadi dua kali panen. Dari penerapan pada sekitar satu juta hektare lahan, produksi dapat meningkat hingga jutaan ton gabah. Peningkatan produksi juga diperoleh dari penanaman padi di lahan rawa yang sebelumnya tidak produktif. Penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) modern hingga perbaikan benih turut berperan penting.
“Ada alat mesin pertahanan dan seterusnya. Kemudian ekstensifikasi adalah cetak sawah 200 ribu hektare,” ujar Amran.
Di sisi lain, pemerintah juga fokus meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan sarana produksi. Ketersediaan pupuk subsidi, perbaikan irigasi, serta kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) disebut mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani.
Dampaknya terlihat pada meningkatnya semangat tanam serta hasil panen yang lebih baik. Data Badan Pusat Statistikmenunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,45 pada Februari 2026, menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan.
Selain itu, cadangan beras pemerintah juga mencatat rekor baru dengan menembus 5 juta ton. Pemerintah pun membuka akses bagi publik, termasuk akademisi dan pengamat, untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang beras guna memastikan transparansi data.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
