Pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menekan ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari sumber energi alternatif berbasis potensi dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tingginya konsumsi LPG nasional menjadi tantangan besar. Untuk itu, pemerintah kini mengkaji sejumlah alternatif pengganti LPG.
Dari total konsumsi sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sementara sisanya, sekitar 7 juta ton, masih harus dipenuhi melalui impor. Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu yang belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Salah satu kendala utama dalam pengembangan industri LPG domestik adalah keterbatasan bahan baku, yakni komponen C3 dan C4 yang produksinya tidak terlalu besar di Indonesia. Oleh karena itu, alternatif pertama yang didorong adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah melalui proses hilirisasi.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) yang berasal dari gas dengan ketersediaan lebih melimpah di dalam negeri. Ia menjelaskan, penggunaan CNG membutuhkan teknologi kompresi bertekanan tinggi, antara 250 hingga 400 bar, agar dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat.
Meski masih dalam tahap konsolidasi dan kajian, pemerintah menilai CNG memiliki potensi besar sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus mendorong kemandirian energi nasional.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi energi nasional tetap stabil. Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) disebut berada di atas standar minimum, meskipun terjadi dinamika geopolitik di Timur Tengah, termasuk di kawasan Selat Hormuz.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
