Memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanskap politik Indonesia dinilai tetap stabil sekaligus dinamis. Sejumlah kebijakan pemerintah disebut mampu menjaga keamanan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyebut demokrasi Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah berbagai tantangan.
“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan, salah satu indikator penting dari resiliensi tersebut adalah tetap berjalannya fungsi masyarakat sipil dan media massa sebagai pengawas kekuasaan. Kekhawatiran terkait potensi pembatasan informasi, menurutnya, tidak terbukti secara sistemik.
Data Dewan Pers menunjukkan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 berada di angka 69,44 atau dalam kategori “cukup bebas”, naik tipis dari tahun sebelumnya sebesar 69,36. Hal ini dinilai mencerminkan kondisi kebebasan pers yang relatif stabil.
Selain itu, Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan sebanyak 73,9 persen masyarakat sepakat bahwa Indonesia negara demokratis, yang berarti legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat. Hal ini tercermin dari fondasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu di era Prabowo. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi besar diungkap KPK dan Kejaksaan Agung, salah satunya “bersih-bersih” di lingkungan BUMN.
Iwan menambahkan, kepemimpinan tegas Prabowo tidak menutup ruang dialog. Ia menilai, pemerintah justru mengadopsi pendekatan ‘tanding narasi’ di ruang digital, di mana kritik dijawab dengan data dan penjelasan kebijakan.
Di sisi lain, dinamika unjuk rasa juga disebut tetap berjalan dalam koridor hukum. Aparat keamanan dinilai menunjukkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam mengawal aksi massa.
Menurut Iwan, kedewasaan demokrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami bahwa legitimasi politik tidak dibangun melalui pembungkaman, tapi melalui kemampuan mengelola perbedaan pendapat dalam bingkai stabilitas nasional.
“Kebebasan sipil di era ini bukan lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai mesin koreksi agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” katanya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
