Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar town hall meeting di Taman Ismail Marzuki pada Rabu (15/4) yang dihadiri oleh 860 peserta, mulai dari jajaran wali kota hingga perwakilan PPSU. Pertemuan tersebut diadakan untuk memperkuat tata kelola pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jakarta. Ia menegaskan bahwa integritas dan transparansi harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas demi menjaga kepercayaan warga.
Dalam arahannya, Pramono menyoroti pentingnya evaluasi kinerja, termasuk tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Beliau mengungkapkan bahwa sejumlah petugas PPSU telah diberikan surat peringatan, bahkan beberapa pejabat kewilayahan dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan akibat pelanggaran tersebut. Langkah tegas ini diambil agar tidak ada lagi praktik yang mencoreng citra pemerintah daerah dan memastikan sistem kerja berjalan lebih terbuka serta akuntabel.
Pramono juga memberikan batasan tugas yang jelas bagi personel di lapangan, di mana PPSU tetap difokuskan pada pembersihan lingkungan dan drainase mikro di tingkat kelurahan. Sementara itu, penanganan infrastruktur air berskala besar tetap menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan agar penanganan masalah di Jakarta dapat berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh tumpang tindih fungsi antarinstansi.
Sebagai penutup, seluruh jajaran camat dan lurah diminta untuk lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap keluhan warga secara tuntas. Gubernur mengibaratkan sinergi Pemprov DKI Jakarta seperti sebuah orkestra yang harus harmonis tanpa ada ego sektoral. Dengan penguatan koordinasi tersebut, diharapkan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Jakarta melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat diandalkan.
Zahra Rahmanda Oktafiani – Redaksi
