Pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait rencana blokade penuh terhadap pelabuhan Iran menjadi langkah terbaru dalam upayanya menekan Teheran sekaligus membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz. Namun, kebijakan tersebut justru memicu tanda tanya di tingkat global, terutama terkait efektivitas dan dukungan internasional.
Trump menyatakan bahwa Angkatan Laut AS akan mulai memblokir akses ke pelabuhan Iran serta mencegat kapal-kapal yang melakukan pembayaran kepada Iran untuk jalur aman. Ia juga mengklaim bahwa sejumlah negara akan ikut terlibat dalam operasi tersebut, meskipun hingga awal pekan belum terlihat adanya dukungan konkret.
Sejumlah negara memilih untuk bersikap hati-hati. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa negaranya tidak akan mendukung blokade tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan pemerintahnya tidak diminta untuk terlibat dan justru mendorong langkah de-eskalasi konflik.
Kritik juga datang dari Spanyol. Menteri Pertahanan, Margarita Robles, menyebut rencana tersebut tidak masuk akal dan menilai konflik yang berlangsung semakin memperburuk situasi global.
Konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang telah memasuki pekan ketujuh memang telah mengguncang perdagangan global, memicu gejolak di pasar energi, serta menekan perekonomian berbagai negara. Pengumuman blokade pun belum mampu meredakan kekhawatiran tersebut. Harga minyak tercatat melonjak, sementara pasar saham mengalami tekanan, menandakan bahwa investor meragukan efektivitas langkah tersebut dalam jangka pendek.
Langkah ini diambil setelah perundingan langsung antara pejabat Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai terobosan. Blokade menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan tekanan ekonomi agar Iran kembali ke meja negosiasi.
Meski demikian, sejumlah analis mempertanyakan efektivitas strategi tersebut. Ahmet Kasim Han, profesor hubungan internasional di Turki, menilai bahwa tekanan ekonomi tambahan belum tentu mampu mengubah posisi Iran. Ia menilai pemerintah Iran telah terbiasa menghadapi tekanan dan tidak mudah goyah oleh dampak ekonomi.
Ia juga menyoroti klaim Trump terkait dukungan internasional yang belum jelas. Menurutnya, pernyataan mengenai keterlibatan negara lain tanpa menyebutkan secara spesifik justru dapat mengurangi kredibilitas Amerika Serikat di mata dunia.
Secara strategis, blokade ini ditujukan untuk menghentikan ekspor minyak Iran ke sejumlah negara serta mencegah praktik pembayaran jalur aman di Selat Hormuz. Pemerintah AS bahkan menegaskan akan mencegat kapal di perairan internasional sebagai bagian dari upaya tersebut.
Di sisi lain, ketegangan berpotensi meningkat. Korps Garda Revolusi Iran memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati wilayah tersebut akan menghadapi respons keras, membuka kemungkinan terjadinya konfrontasi langsung.
Belum jelas apakah langkah ini telah dikoordinasikan dengan negara-negara Teluk. Padahal, kawasan tersebut sebelumnya telah menjadi sasaran serangan Iran, termasuk terhadap infrastruktur energi di Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.
Sejumlah pihak menilai kebijakan ini justru menambah kompleksitas situasi. Abdulkhaliq Abdulla menyebut kondisi kawasan sudah cukup rumit, dan langkah tambahan seperti blokade hanya akan memperburuk keadaan.
Mayoritas negara yang merespons justru mendorong kembalinya jalur diplomasi. Starmer kembali menegaskan pentingnya membuka Selat Hormuz sepenuhnya, sementara Albanese menyerukan dilanjutkannya negosiasi yang sebelumnya menemui jalan buntu.
Dari Asia, pemerintah China melalui juru bicaranya, Guo Jiakun, juga menyerukan gencatan senjata serta menekankan pentingnya penahanan diri dari semua pihak. China sendiri menjadi salah satu negara yang sangat bergantung pada jalur energi melalui Selat Hormuz.
Dengan berbagai respons tersebut, rencana blokade Amerika Serikat tampak belum mendapatkan dukungan luas, sekaligus memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi eskalasi konflik yang lebih besar.
Akbari Danico – Redaksi
