Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta menemukan dugaan kebocoran pendapatan parkir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp3 miliar per tahun. Temuan ini muncul setelah adanya selisih signifikan antara potensi pendapatan dan realisasi setoran dari operator parkir.
Dalam rapat kerja yang digelar pada 20 April 2026, DPRD menilai perbedaan tersebut sebagai indikasi masalah serius dalam tata kelola. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan asli daerah.
Ketimpangan tersebut terungkap melalui uji petik yang dilakukan Unit Pengelola Parkir terhadap salah satu operator. Dari hasil pemeriksaan, pendapatan yang seharusnya mencapai sekitar Rp1 miliar tercatat hanya sekitar Rp709 juta. Selisih sekitar Rp250 juta per bulan menunjukkan adanya potensi kebocoran yang signifikan. Jika diakumulasikan, angka tersebut dapat mencapai kerugian hingga Rp3 miliar per tahun dari satu operator saja.
Menindaklanjuti temuan ini, Pansus DPRD DKI memanggil sejumlah perusahaan pengelola parkir untuk dimintai klarifikasi. Mereka diwajibkan menyerahkan dokumen penting seperti laporan keuangan, mutasi rekening, serta bukti setoran pajak. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi data secara menyeluruh dan memastikan adanya pelanggaran. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir.
DPRD turut menyoroti besarnya potensi sektor parkir di Jakarta yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah didesak memperbaiki sistem pengelolaan dan mempercepat penerapan pengawasan elektronik berbasis waktu nyata. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta mencegah manipulasi data. Dengan langkah tersebut, kebocoran pendapatan dapat diminimalkan dan kontribusi sektor parkir terhadap keuangan daerah dapat dioptimalkan.
Alexander Jason – Redaksi
